Pejabat publik adalah milik publik, bukan lagi milik segolongan atau kelompok tertentu. Dia harus mendarmabaktikan diri pada wilayah teritorialnya sebagai bagian dari NKRI dengan menyuguhkan kemampuan terbaiknya agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lebih baik, lebih cepat dan terencana meskipun mungkin tidak tercapai pada masa kepemerintahannya. Tidak perlu memaksakan diri pada masa kepemerintahannya segalanya harus beres karena untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional butuh proses dan waktu yang tidak singkat. Pemerintahan selanjutnya juga seharusnya menunjukkan iktikad baiknya untuk meneruskan program-program sebelumnya agar resultan pembangunan tidak kembali ke titik awal atau tidak terjadi kesinambungan. Sifat ikhlas dan ksatria juga harus dimiliki oleh pesaingnya yang kalah dalam pemilihan serta mendorong para pemilihnya untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional yang dipimpin oleh pemenang pemilihan. Bila memilih untuk menjadi "oposisi" maka jadilah oposisi yang baik dengan mengkritisi jalannya pemerintahan disertai memberikan contoh kerja nyata dan membuktikan hasil kerjanya lebih baik. Kedewasaan dalam berdemokrasi akan memberi energi positif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai jatidiri untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sumpah Pemuda.
