Friday, November 13, 2026

#Guru Besar bisa apa??

 Lahirnya produk hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana merupakan ujian penting bagi para Guru Besar dan seluruh sivitas akademika, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab intelektual dan moral untuk turut menyelesaikan persoalan bangsa. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pengamat atau pengkritik kebijakan, tetapi harus hadir memberikan kontribusi pemikiran yang ilmiah, objektif, kritis, dan solutif. Para akademisi ditantang untuk merumuskan landasan konseptual, argumentasi hukum, serta rekomendasi kebijakan yang kuat agar regulasi perampasan aset benar-benar efektif dalam memulihkan kerugian negara, memberantas korupsi, dan mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana.

Produk hukum yang dihasilkan harus berkualitas, memiliki kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Inilah momentum bagi dunia akademik untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kuliah dan publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi penegakan hukum dan masa depan bangsa. Mari para Guru Besar dan sivitas akademika bersatu, berani menyampaikan kebenaran ilmiah, dan mengambil peran aktif dalam mengawal lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan. Pasti bisa! Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan.

Friday, November 6, 2026

#Pejabat negara

Setiap pejabat negara harus memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab moral untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jabatan bukanlah sekadar kedudukan, kehormatan, ataupun sumber kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut hasil kerja nyata, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menghadirkan perubahan positif bagi institusi yang dipimpinnya. Seorang pejabat seharusnya menjadi lokomotif perubahan, bukan justru menjadi penghambat kemajuan, mempertahankan status quo, atau sekadar menikmati fasilitas dan kewenangan jabatan. Apabila seseorang merasa tidak lagi mampu menjalankan amanah tersebut, tidak memiliki kapasitas untuk membawa institusinya bergerak maju, atau gagal menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan jiwa besar dan kesadaran moral seharusnya bersedia mengundurkan diri. Jika tidak memiliki kesadaran untuk mundur, mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban kelembagaan harus dijalankan agar yang bersangkutan dapat diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada saat yang sama, kesadaran untuk membangun tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan terbuka harus menjadi budaya yang melekat pada setiap pejabat negara. Salah satu langkah konkret yang harus segera diwujudkan adalah digitalisasi pengelolaan seluruh program, kegiatan, dan anggaran beserta realisasi penggunaannya. Dengan sistem digital yang terintegrasi, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui secara jelas apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dialokasikan, untuk apa anggaran tersebut digunakan, bagaimana pelaksanaannya, serta sejauh mana hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Transparansi tidak boleh berhenti pada laporan administratif atau sekadar formalitas pertanggungjawaban, tetapi harus menjadi instrumen pengawasan, pencegahan penyimpangan, peningkatan efisiensi, dan penguatan kepercayaan publik. Pada akhirnya, jabatan harus menghasilkan pengabdian, kekuasaan harus melahirkan tanggung jawab, dan setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi rakyat Indonesia.