#Timpang pendidikan

 Harus kita akui bersama bahwa masih banyak ketimpangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan bahkan dalam pulau yang sama yang dengan adanya kemajuan teknologi ketimpangan tersebut makin melebar, meski langkah-langkah untuk mengatasinya juga sudah dilakukan namun kecepatannya tidak seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan alasan dimungkinkan dan bahkan pembenaran sekalipun. Tenaga pengajar yang terus diupayakan untuk ditingkatkan mutunya dan demikian juga anak didiknya kadangkala terkendala oleh birokrasi yang belum sepenuhnya saling menerima dan memberi (legowo saling mengisi). Dengan kata lain, sepertinya masih belum ada kekompakan dalam menggalang semua potensi yang ada agar kualitas guru dan anak didiknya makin meningkat di berbagai jenjang pendidikan. Sifat keakuan di level birokrasi tertentu masih tinggi sehingga menghambat jalannya roda organisasi. Sebenarnya bila desentralisasi pendidikan maju makin tersebar maka bisa diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan semakin meningkat dan tidak menumpuk di pulau Jawa saja.

Di sisi lain lapangan pekerjaan masih belum terbuka luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kaum buruh khususnya masih berjibaku dengan urusan perutnya dan bukan hal yang tidak biasa sebagian  pendidik dan sivitas akademika di seluruh tanah air juga masih mengalami hal yang sama. Biasanya pada saat Hari Buruh berbagai tuntutan kepada pemerintah mengemuka misalnya adalah bahwa pemerintah sekarang memprioritaskan kepentingan pemodal saja, terjadi PHK massal, aturan-aturan minim berpihak pada buruh serta tuduhan adanya perbudakan berkedok outsourcing, pemagangan dan honorer selain issue tenaga kerja asing tak terdidik yang makin membanjiri negara kita khususnya dari Tiongkok. Tentu muaranya adalah tentang kesejahteraan para buruh. Hal ini sudah menjadi permasalahan laten/sejak dahulu yang setiap kali hari buruh dikumandangkan/diteriakkan. Selama kondisi ekonomi perusahaan memungkinkan sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kadangkala adalah apakah perusahaan mau untuk mengurangi keuntungannya dengan berbagi pada buruh, bersediakah para pemilik/top manajer menurunkan gaya hidupnya, bersediakah pemerintah makin mendengarkan keluhan para buruh dan menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh?? Bersediakah pula pemerintah merevisi aturan-aturan yang sangat merugikan buruh seperti tuntutan mereka?? Bersediakah para wakil rakyat memberikan solusi nyata (tidak hanya wacana) dalam menyelesaikan permasalahan buruh tanpa memikirkan diri sendiri, memperkaya diri atau popularitas diri?? Perdebatan yang tak akan kunjung selesai karena berbagai faktor yang saling terkait dan rumit. Perlu jiwa besar semua pihak untuk itu.

Teknologi informasi sudah demikian berkembang dengan pesat. Semua elemen masyarakat pasti mempunyai handphone untuk berkomunikasi, semiskin apapun, karena sejak beberapa tahun terakhir barang tersebut tidak pernah lepas dari sisi manusia Indonesia. Sudah saatnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam menghasilkan uang atau mencukupi kebutuhan hidup lainnya dari HP yang mereka miliki serta berbagai media sosial yang mereka ikuti. Selama ini HP lebih banyak digunakan untuk ber- haha hihi, ketawa ketiwi, serta bersendagurau yang tidak banyak manfaatnya bahkan tebar hoaks yang tidak perlu. Sudah waktunya untuk merubah kebiasaan menjadi hal-hal yang positif. Ketrampilan kewirausahaan sudah harus makin ditingkatkan jumlah dan mutunya agar tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudaya maju segera terwujud sehingga Indonesia menjadi salah satu negara adidaya dunia. Akses terhadap informasi apapun saat ini bisa ditemukan di media masa dan media social. Keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang demikian luar biasa seringkali tidak dapat diolah dengan baik karena keterbatasan pendidikan para pekerja (SDM)nya. Banyak di antara kita yang demikian tergantung pada perusahaan atau institusi kita. Kita kurang banyak memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam meraup penghasilan. Kreativitas kita diuji sampai dengan batas ini, tidak hanya business as ussual saja. Sudah sewajarnya bila kita mampu berimprovisasi dan berinovasi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan makin berkembang. Dalam hal-hal tertentu sudah bukan jamannya lagi untuk terlalu bergantung pada pemerintah. Tapi kalau dananya dipegang pemerintah?? Setiap insan Indonesia harus berupaya untuk mandiri dalam ikatan 4 pilar kebangsaan kita yang dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda. Pendidikan karakter dan penanaman rasa nasionalisme harus mendapatkan perhatian lebih besar.

Penciptaan ekonomi nasional yang makin maju dan canggih serta berkedaulatan harus makin ditingkatkan dengan memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan kita, senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang mungkin akan sedikit terusik saat pilpres dan pilkada serta pileg mendatang. Semoga ke depan adem ayem saja, tidak timbul gejolak yang berarti yang  mengganggu stabilitas nasional. Keinginan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD45 sudah demikian jelas. Oleh karena itu maka SDM merupakan sentral pemberdayaan bagi pembangunan nasional. Tidak ada kata lain selain marilah kita bersama-sama bergotong royong membangun bangsa ini agar makin melesat dan hasil pembangunannya makin dirasakan merata di seluruh wilayah tanah air. In sya allah, aamiin