#Kualitas dosen

 Upaya meningkatkan kualitas para guru dan dosen secara terus menerus untuk mempercepat proses peningkatan SDM di tanah air harus diperkuat. Kendala dana yang selama ini menghambat proses tersebut bisa diatasi dengan sumber LPDP atau hasil penghematan di sana sini dari APBN. Pinjaman luar negeri untuk investasi SDM ini seharusnya dihindari terkecuali bahwa pihak LN memberikan dana beasiswa seperti yang selama ini jamak dilakukan. Investasi SDM memang lama dan tidak murah, namun ini merupakan hal yang harus dipaksa untuk dilakukan. Setiap guru dan dosen tidak boleh cepat puas terhadap semua pencapaian yang terjadi. Bila dukungan dana yang transparan bisa diwujudkan maka tidak ada lagi pembenaran yang bisa dibenarkan karena keengganan para guru dan dosen untuk melanjutkan studi sampai jenjang tertinggi. Idealnya semua dosen bergelar S3 sedangkan para guru SMP dan SMA bergelar S2, sedangkan SD, TK dan PAUD bergelar S1. Law enforcement harus dilakukan agar kualitas anak didik menjadi makin meningkat dan pembangunan bangsa akan makin melesat. Semoga tahun 2045 memang benar benar menjadi tahun emas kejayaan NKRI tercinta ini.

#SDMunggul

#Koalisi

 Kalau ingin pilkada berjalan dengan lancar dan tidak selalu mengulang ulang yang baru kombinasi partainya maka koalisi partai sesuai pilpres akan memudahkan masyarakat untuk memilih. Selama ini bukan barang yang aneh bila koalisi di tingkat negara, propinsi dan kota/kabupaten berbeda beda. Bahkan ketua partainyapun barangkali sama sekali tidak tahu ketika kunjungan ke daerah bagaimana koalisinya. Di tingkat pusat barangkali berseberangan tapi di tingkat daerah berangkulan mesra. Pendidikan politik yang baik mestinya tidak liberal dimana di setiap wilayah bergantung pada suka suka elite pada skala daerah. Bila ketua partai juga mempunyai kesadaran tentang potensi untuk bersatu di setiap level maka memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar selalu berada pada rel yang benar. Gunakan paradigma baru, bukan paradigma lama yang sudah usang dan tidak sesuai tuntutan jaman.

#Wong Jowo

Luurrr ... menyampaikan aspirasi iku tidak harus turun ke jalan, banyak mudharatnya bagi yang lain.... bikin macet dan emosi banyak pihak meletup, bahkan kalau disiarkan melalui TV dan media online akan merambah ke seluruh negeri dan bahkan dunia. Perkembangan ekonomi dan segala macemnya juga akan terganggu. Mau seperti itu terus menerus?? Sampaikan secara intelek, terhormat dan bermartabat melalui cara cara yang gentleman dan konstitusional lainnya. Mimbar hukum di tingkat MK, tinggal nunggu waktu untuk digelar. Kecewa yo kecewa nanging rak yo isih ono liyo dino kanggo ngupayakke sing luwih apik meneh asile. Wong Jowo ojo lali Jawane.

#Pejabat_publik

Pejabat publik adalah milik publik, bukan lagi milik segolongan atau kelompok tertentu. Dia harus mendarmabaktikan diri pada wilayah teritorialnya sebagai bagian dari  NKRI dengan menyuguhkan kemampuan terbaiknya agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lebih baik, lebih cepat dan terencana meskipun mungkin tidak tercapai pada masa kepemerintahannya. Tidak perlu memaksakan diri pada masa kepemerintahannya segalanya harus beres karena untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional butuh proses dan waktu yang tidak singkat. Pemerintahan selanjutnya juga seharusnya menunjukkan iktikad baiknya untuk meneruskan program-program sebelumnya agar resultan pembangunan tidak kembali ke titik awal atau tidak terjadi kesinambungan. Sifat ikhlas dan  ksatria juga harus dimiliki oleh pesaingnya yang kalah dalam pemilihan serta mendorong para pemilihnya untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional yang dipimpin oleh pemenang pemilihan. Bila memilih untuk menjadi "oposisi" maka jadilah oposisi yang baik dengan mengkritisi jalannya pemerintahan disertai memberikan contoh kerja nyata dan membuktikan hasil kerjanya lebih baik. Kedewasaan dalam berdemokrasi akan memberi energi positif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai jatidiri untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sumpah Pemuda.

#Keyakinan #Ilmu pengetahuan

 Kalau suatu keyakinan hanya sebatas keyakinan saja, tidak juga didasarkan pada ilmu pengetahuan, akibatnya ya nabrak nabrak. Apalagi kalau keyakinan tersebut berusaha memisahkan anak bangsa dari akar budayanya, maka hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap WNI berkewajiban untuk menjaga jati dirinya sesuai akar budayanya dengan meningkatkan pemahaman agamanya sesuai dengan keyakinannya. 🤔🇮🇩

#Tingkat korupsi

 Kriterianya gimana ya suatu tindak pidana korupsi dikategorikan:

1. Sangat besar/sangat signifikan ??
2. Besar/signifikan ??
3. Sedang/cukup signifikan ??
4. Rendah/kurang signifikan ??
5. Sangat rendah/tidak signifikan ??

Memang harus dibedakan antara sisi kiri dengan sisi kanannya karena bisa jadi besarnya beda. Ada yang bisa ngasih pencerahan?? 🤔🫢🤫😬🇮🇩

#pengingatdiri

#Sinkronisasi data

 Permasalahan data dan informasi yang tepat harus terus menerus diatasi agar kebijakans yg ditempuh sesuai dengan kondisi lapangan. Sinkronisasi data dan informasi dari berbagai lembaga mestinya menjadi prioritas utama untuk diatasi. Carut marut data banyak digunakan oleh para mafia (dari level kebijakan sampai dengan lapangan) untuk mengeruk keuntungan. Bila hal ini tidak diatasi dengan segera maka tujuan pembangunan yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya merupakan impian semu yang ngawang-awang.