#Harapan

 Harapan demi harapan rakyat yang disandarkan kepada Lembaga DPR seperti dalam hal kasus korupsi, ketenagakerjaan, industri, pertanahan, dan keadilan sosial pada umumnya, tidak jarang seperti menemui tembok tebal. Law enforcement tidak jalan dengan baik di tingkat eksekutif dan yudikatif karena legislatif tidak menghasilkan payung hukum yang cukup untuk menyeret pihak pihak yang merugikan rakyat dan negara. Undang undang yang diharapkan mampu mengatasi berbagai ketidakadilan publik belum mencapai suatu titik yang memberikan kepuasan masyarakat. Permainan di depan dan di belakang layar yang tidak sinkron makin menguatkan kepada publik bahwa DPR masih merupakan representasi ketua partai, bukan representasi rakyat. Contoh mudahnya adalah UU korupsi sampai sekarang masih belum diketok palu bahkan terkesan diambangkan. Akankah digarap serius atau nanti hangat hangat tai ayam, begitu mendapatkan sorotan dari rakyat, dijawab dengan mulut manis saja setelah itu tidak dilanjutkan lagi/lenyap tanpa bekas. Apakah mau terus menerus begitu?? Rakyat hanya menjadi pihak yang diperlukan 5 tahun sekali tapi setelah menjabat dilupakan, hanya sekedar pembenar atas keputusan keputusan yg dilahirkan DPR. Moga para wakil rakyat benar benar menyuarakan kebutuhan dan keinginan rakyat dalam era sekarang ini dan nanti. Moga moga pula bahwa kesejahteraan rakyat benar benar diupayakan, sehingga pernyataan bahwa kesejahteraan rakyat hanya diwakili oleh pimpinan dan anggota dewan itu tidak benar.