Kebijakan dan peraturan perundang undangan yg berbasis pada data dan informasi yang benar harus diupayakan untuk tidak mempersempit ruang gerak masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak membahayakan kedaulatan dalam bidang ipoleksosbudhankam. UU TNI dan Polri diupayakan agar berkutat pada substansi tersebut, bukan masalah rebutan harta dan tahta (bahkan juga dengan institusi lain) yang sering menyebabkan tidak manunggal dengan rakyat.
No comments:
Post a Comment