#Jika saya adalah ...

 “Hari ini saya ingin menegaskan kepada seluruh pejabat negara, aparatur pemerintahan, pimpinan lembaga, BUMN, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen birokrasi: negara ini tidak boleh disandera oleh urusan pribadi, kepentingan kelompok, ataupun konflik internal yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Kita semua adalah manusia. Setiap orang pasti memiliki persoalan pribadi, masalah keluarga, urusan ekonomi, ambisi politik, bahkan pertentangan kepentingan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Namun ketika seseorang diberikan amanah jabatan publik, maka sejak saat itu kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Jabatan bukan tempat untuk melindungi ego, membalas dendam, mengamankan kelompok, atau memperkaya jaringan kekuasaan.

Saya melihat masih ada budaya yang berbahaya di negeri ini: institusi diperlakukan seperti milik pribadi. Ada yang menggunakan kewenangan untuk mengatur proyek bagi kroninya, melindungi kelompoknya, mengamankan posisi keluarganya, bahkan menjadikan lembaga negara sebagai alat tawar-menawar kepentingan. Ini tidak boleh terus terjadi. Negara tidak boleh kalah oleh mental feodal, mental sektarian, dan mental penguasa kecil yang merasa institusi adalah warisan keluarganya.

Institusi negara dibangun dengan uang rakyat, dijalankan oleh amanah rakyat, dan harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, siapa pun yang menjadikan institusi sebagai alat kepentingan pribadi sesungguhnya sedang mengkhianati amanah publik.

Sebaliknya, apabila setiap orang bekerja dengan niat memberikan yang terbaik bagi institusinya, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Pelayanan publik menjadi cepat, kebijakan menjadi tepat, investasi tumbuh sehat, birokrasi menjadi profesional, dan kepercayaan rakyat kepada negara akan meningkat. Negara maju bukan karena banyak slogan, tetapi karena orang-orang di dalam sistem bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab.

Saya juga ingin mengingatkan bahwa budaya BAU — business as usual — tidak bisa lagi dipertahankan. Cara kerja lambat, rutinitas tanpa inovasi, budaya asal bapak senang, birokrasi bertele-tele, pembiaran terhadap penyimpangan kecil, serta kebiasaan menunda pekerjaan adalah racun bagi kemajuan bangsa. Jika mentalitas seperti ini terus dipelihara, maka negara akan kalah bersaing, daerah akan tertinggal, dan rakyat akan terus menjadi korban ketidakefisienan sistem.

Yang lebih berbahaya, budaya BAU ini perlahan berubah menjadi karakter sosial: orang merasa nyaman dengan mediokritas, takut berubah, takut dievaluasi, dan alergi terhadap profesionalisme. Akhirnya, yang bekerja sungguh-sungguh justru dianggap ancaman, sementara yang tidak berprestasi berlindung di balik solidaritas kelompok. Ini harus dihentikan.

Ke depan, saya meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh institusi negara menerapkan sistem pertanggungjawaban kerja yang terukur, transparan, dan dapat diawasi. Prestasi kerja harus dimonitor secara nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas atau pencitraan di media sosial. Negara membutuhkan hasil, bukan drama birokrasi.

Reward dan punishment harus diterapkan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Mereka yang berprestasi, berintegritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi rakyat harus diberikan penghargaan dan ruang untuk berkembang. Sebaliknya, mereka yang malas, menyalahgunakan jabatan, bermain proyek, melindungi mafia, atau merusak institusi harus ditindak tegas, siapa pun orangnya dan setinggi apa pun jabatannya.

Keadilan dalam birokrasi tidak boleh berhenti pada slogan. Jangan sampai pegawai kecil dihukum cepat sementara pejabat besar yang merusak sistem justru dilindungi karena kekuasaan dan koneksi politiknya. Negara hukum yang sehat adalah negara yang berani menegakkan aturan secara konsisten.

Saya percaya Indonesia bisa menjadi bangsa besar apabila kita berani membersihkan budaya kerja yang rusak, memperkuat integritas institusi, dan membangun mentalitas pelayanan publik yang sehat. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan sumber daya, tetapi terlalu lama kita mentoleransi budaya kerja yang salah.

Sekarang saatnya berubah. Negara ini membutuhkan aparatur yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Negara ini membutuhkan pelayan publik, bukan penguasa publik. Dan negara ini membutuhkan keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.”